INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – DPRD Indramayu menyoroti kinerja Bupati Indramayu selama tahun anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung Rabu, 29 Maret 2023.
Ketua Fraksi Partai Golkar, H Muhaemin mengungkapkan, selama tahun 2022 masih banyak program yang tidak sesuai dengan visi misi yang ada dalam 10 program unggulan.
“Mundurnya wakil bupati adalah salah satu bentuk kegagalan dalam menjalankan visi misi,” kata Muhaemin.
BACA JUGA:Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Mimpi Garuda Muda Kandas
BACA JUGA:Catat Nih! Hari Cuti Bersama Idulfitri 1444 HijriahD itambah
Muhaemin juga menyoroti pembangyunan Alun-alun Indramayu, termasuk penamaan Alun-alun Puspawangi. Menurutnya, pemberian nama alun-alun semestinya juga dengan melhat historisnya, dan jangan membuat nama sesukanya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Bupati Nina Agustina, Muhaemin juga mempertanyakan tentang minimnya realisasi Belanja Tak Terduga dalam APBD 2022. Dari anggaran Rp72,5 miliar ternyata realisasinya hanya Rp1,6 miliar atau 2,27%.
“Tentunya sangat disayangkan ketika Biaya Tak Terduga hanya terealisasi 1,27%. Padahal banyak infrastruktur seperti bangunan sekolah rusak, yang bisa dibiayai dari Biaya Tak Terduga ini,” ungkapnya.Muhaemin juga berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Seperti infrastruktur yang baik, kemudahan dalam mendapatkan pupuk, dan yang lainnya.
BACA JUGA:KEREN! 25 Pelajar Smanja Lolos Seleksi SNBP 2023, 3 Siswa Diterima ITB
BACA JUGA:Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Akun Ganjar Pranowo Diserang Netizen
Muhaemin juga menyoroti tingginya angka SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) pada tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp420 miliar, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya Rp240 miliar.
“Memang angka resminya nanti dari hasil audit BPK. Tapi dari yang disampaikan bupati angka SILPA sekitar Rp420 miliar,” ungkapnya.
Sementara Muhammad Ali Akbar dari Fraksi Gerindra juga menilai kalau masih banyak program-program pemkab Indramayu yang paradoks, atau bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
Ali juga menyoroti program De-Kat (Desa Kabeh Terang) yang masuk dalam program unggulan bupati, namun kenyataan di lapangan justru menggunakan anggaran desa.
BACA JUGA:Dorong Implementasi Bisnis Berbasis ESG, Bank Mandiri Pasang 556 Unit Panel Surya
BACA JUGA:Marka Jalan Provinsi Luntur, PJU Minim
“Untuk program bupati mestinya anggarannya juga dari APBD, dan jangan menggunakan anggaran dari desa. Karena desa juga sudah memiliki program sendiri yang cukup banyak,” ungkapnya.
Sementara Anggi Noviah dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan siap mendukung program-program bupati Indramayu untuk mewujudkan Indramayu Bermartabat.
Untuk itulah Anggi berharap kepeda seluruh SKPD atau stakeholder agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Buat SKPD dan para ASN agar bisa bekerja lebih giat lagi dan jangan hanya seremonial. Karena rakyat butuh kesejahteraan yang nyata,” harapnya.
BACA JUGA:Hari Ini! Terjadi 534 Kali Guncangan Gempa Bumi dengan Kekuatan 4,0 Magnitudo di Cianjur
Dalam dari Fraksi PKB menyoroti persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu, yang menurutnya masih berada di bawah. Dikatakan,IPM Kabupaten Indramayu tahun 20221-2022 hanya bergeser dari 67,64 ke 68,55.
Menurutnya, capaian IPM 68,55 tersebut menempatkan Kabupaten Indramayu dalam kluster terendah capaian IPM dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu saat ini hanya sebesar 2,88%.
BACA JUGA:Pekerja Pertamina RU VI Salurkan Zakat Profesi 15 Ton