Video Percakapan Gubernur Jabar dan Bupati Indramayu Soal Rob Eretan Wetan Picu Tanggapan DEMA IAI PDK

RADARINDRAMAYU.ID – Sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), saat menghubungi Bupati Indramayu Lucky Hakim, terkait banjir rob di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur pada Jumat, 5 Desember 2025, ramai beredar di media sosial melalui akun resmi milik Dedi. 

Isi percakapan dalam video tersebut kemudian memicu reaksi berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa.

Dalam rekaman itu, Lucky Hakim menyampaikan beberapa hal kepada gubernur, mulai dari warga bantaran sungai yang disebut menolak relokasi, keberadaan alat berat milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang diklaim tengah mengerjakan normalisasi, hingga angka warga terdampak yang disampaikan berbeda dari laporan lapangan.

BACA JUGA:PDAM Indramayu Kembali Disorot, Legislator PKB Minta Direksi Taat Aturan Keuangan

Menanggapi hal tersebut, Ketua DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) IAI PDK (Institut Agama Islam Pangeran Darma Kusuma), Akmal Maulana, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan bupati tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Ia menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan bersama warga menunjukkan belum adanya langkah komunikasi, maupun penanganan berkelanjutan terkait rencana relokasi.

“Tidak pernah ada sosialisasi, dialog, atau penyusunan rencana yang jelas mengenai relokasi warga—mulai dari teknis hingga pemulihan sosial dan ekonomi pasca relokasi. Pemerintah tidak memberikan komunikasi yang memadai,” ujar Akmal kepada radarindramayu.id, Sabtu, 6 Desember 2025. 

Ia juga membantah pernyataan Lucky terkait pengerjaan normalisasi dan pembangunan tanggul oleh BBWS. 

BACA JUGA:Perawatan Kulit Bukan Hanya Tentang Apa yang Kita Oleskan, Tapi Juga Apa yang Kita Masukkan ke Dalam Tubuh

Menurutnya, tidak ada alat berat milik BBWS yang bekerja di lokasi tersebut.

“Ekskavator yang terlihat bukan milik BBWS, melainkan milik Dinas PUPR Indramayu. Itu pun baru hadir setelah warga melakukan blokade Jalan Pantura pada 7 November 2025, akibat janji pembangunan tanggul sepanjang satu kilometer yang tak kunjung direalisasikan,” jelasnya.

Akmal menambahkan bahwa sampai kini warga belum melihat respons dari BBWS, terkait permintaan tambahan alat berat pascablokade tersebut.

“Saya ikut mendampingi warga saat menemui BBWS Jabar pada 19 November 2025. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda alat berat dari BBWS yang diturunkan untuk membantu normalisasi,” katanya.

BACA JUGA:Persib Bandung Bertindak Tegas, William Marcilio Dituntut Ubah Cara Main atau Pergi!

Sumber: