Bawaslu Antisipasi Kerawanan Pilkada 2020

INDRAMAYU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu akan melakukan langkah antisipasi, terhadap berbagai kerawanan yang kemungkinan muncul selama tahapan pilkada Indramayu 2020. Sebagai langkah awal, Bawaslu telah menggelar rapat dalam tangka penyusunan identifikasi kerawanan Pilkada Indramayu 2020, Jum’at (13/12). Hadir dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi beserta jajaran, Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fathoni, perwakilan dari kepolisian dan perwakilan media. “Penyusunan identifikasi kerawanan ini sangat penting, untuk menentukan strategi apa yang harus kita lakukan dalam pengawasan,” kata Nurhadi. Nurhadi mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya dan berdasakan masukan sejumlah pihak, kerawanan yang harus diantisipasi diantaranya masih maraknya money politic. Selain itu juga aganya ujaran kebencian dan berita-berita hoax, serta pelanggaran administrasi dalam data pemiu. Dalam pemilu legislative contohnya, kata Nurhadi, banyak ditemukan atau laporan terkait money politics. Namun yang bisa dilakukan penindakan karena memenuhi unsur baru satu. Yang lain hanya sekedar laporan tanpa ada bukti yang kuat. “Sementara untuk kasus ujaran kebencian atau berita hoax, masuknya ke ranah kepolisian,” ujarnya. Nurhadi mengakui, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana melaporkan ketika melihat adanya kecurangan di lapangan. Disamping itu, mereka juga banyak yang tidak mau diajak bekerjasama. “Kebanyakan masyarakat hanya menyampaikan informai tanpa disertai bukti. Ketika kita ajak bekerjasama mengusut laporan tersebut, jarang yang mau,” kata Nurhadi. Apa langkah inovatif yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi tindak kerawanan dalam pilkada 2020? Nurhadi menjelaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya pencegahan. Di antaranya dengan membentuk relawan pengawasan melalui kader pengawasan partisipatif. “Kader inilah yang diharapkan bisa membantu kita di lapangan,” tandasnya. Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fathoni menambahkan, salah satu kerawanan yang juga harus menjadi perhatian adalah masalah administrative. Diantaranya terkait dukungan calon perseorangan. Menurutnya, hal ini harus benar-benar diawasi, jangan sampai terhadi KTP ganda dan permasalahan lainnya. (oet)

Sumber: