Gubernur Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi, MUI dan Ormas Islam Indramayu Tidak Dilibatkan

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap polemik serta dugaan penyimpangan yang terjadi di Ma’had atau Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Kabupaten Indramayu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah Ormas Islam di Bumi Wiralodra mengaku tidak dilibatkan kedalam tim bentukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut.

“Gak dilibatkan. Teman-teman dari Ormas Islam disini juga sama, tidak diikutsertakan masuk ke dalam tim investigasi,” ucap sekretaris MUI Kabupaten Indramayu, H Harto Prayitno SAg SH MH kepada Radar, Selasa (20/6).

Ia mengaku tidak mengetahui alasannya. Tidak dilibatkannya MUI dan Ormas Islam Indramayu juga terjadi saat koordinasi dengan para kiai dan ulama, serta unsur terkait lainnya dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Bandung pada sehari sebelumnya, atau Senin (19/6).

BACA JUGA:Bank Mandiri Genjot Kepemilikan Kendaraan Listrik Melalui Kopra dan Livin

BACA JUGA:BRI Unit Jatisawit Resmi Menempati Kantor Baru yang Lebih Representatif

“Kemarin juga sama, tidak diundang. Hasil dari pertemuan, secara resmi kami juga belum tahu. Tahunya dari media malah,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya bersama dengan Ormas Islam di Kabupaten Indramayu siap membantu tugas tim investigasi.

Senada disampaikan sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Indramayu, Suroto. Pada saat pertemuan dengan Wagub Jabar, pihaknya juga tidak ikut diundang.

Walau begitu, PDM Indramayu mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemprov Jabar, Pemerintah Pusat maupun MUI.

BACA JUGA:Tingkatkan Sinergitas dengan Polri, Pjs GM Kilang Pertamina Balongan Sambut Kedatangan Kapolda Jabar

BACA JUGA:Bikin Pesawat Pengusir Burung, Abdul Wahab Juara I Pemuda Pelopor Jawa

Secara kelembagaan, PDM Indramayu juga telah memberikan masukan soal kontroversi Mahad Al Zaytun pada acara yang digagas oleh MUI Indramayu. “Isi dari rekomendasi MUI Indramayu kemarin itu kita juga memberikan masukan dan menyepakati. Soal Al Zaytun, kami satu suara,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membentuk tim investigasi ini yang akan bertugas mengumpulkan data dan informasi seputar Al Zaytun.

tim investigasi ini melibatkan unsur MUI, Ormas Islam, para kiai dan ulama, juga unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jabar.

Pembentukan tim investigasi tersebut merupakan hasil koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6).

BACA JUGA:Timnas Indonesia Tampil Menjanjikan, Meski Kalah 0-2 dari Argentina

BACA JUGA:Polda Jabar Bangun Sarana Air Bersih Untuk Warga Indramayu

Untuk merespon hal itu, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya membutuhkan data dan fakta yang lengkap. Hal itulah yang akan digali tim investigasi yang bekerja selama tujuh hari ke depan. Tim akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran di sana.

”Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain,” terangnya.

Namun ia enggan memerinci tindakan yang bisa diambil. “Belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama tujuh hari,” kata dia.

Gubernur Ridawan Kami menyatakan, tim investigasi sengaja dibentuk merespons keresahan masyarakat tentang keberadaan Mahad Al Zaytun. “Kami merespons keresahan yang terjadi di masyarakat, kami harus merespons dengan data yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama tujuh hari oleh tim investigasi,” jelasnya.

BACA JUGA:Ketua Nasdem Pastikan Tetap Solid

BACA JUGA:Jemaah Lansia Jangan Khawatir, Kemenag Siapkan Kursi Roda dan Mobil Golf pada Puncak Haji

Ridwan Kamil pun meminta pengelola pondok pesantren Al Zaytun kooperatif. “Kami meminta Al Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, yang menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat adalah anak didik yang ada di pesantren tersebut kendati kewenangan soal pendidikan di pesantren ada di tangan Kementerian Agama.

“Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5 ribuan siswa jika terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur. Tapi apa pun itu kami tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa ada fakta yang lengkap,” kata dia.

Ridwan Kamil mengaku dirinya juga tengah berkoordinasi dengan MUI yang juga menyiapkan tim serupa yang akan mendatangi Al Zaytun. “Tim MUI Pusat juga akan datang, jadi kita juga akan berkordinasi untuk bisa bergabung,” tandasnya. (kho)

BACA JUGA:ITPB Bersama PT Chandra Asri Petrochemical Helat Rekrutmen Tenaga Kerja

Sumber: