BUPATI NINA GERAM! Otak Kasus Kredit Macet BPR KR Indramayu Diungkap

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID - Dugaan kasus korupsi di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) Indramayu terus mencuat ke permukaan.

Satu persatu otak di balik kredit macet yang nilainya fantastis yakni Rp 141 miliar itu mulai terkuak.
Dari mulai melibatkan oknum pejabat di Lingkungan OJK, kalangan politisi hingga menyeret sejumlah nama ASN yang ikut menikmati dana di bank plat merah milik Pemda Indramayu.

Mereka (ASN, red) ikutan dalam putaran kredit macet yang merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
Kredit macet yang uangnya dijadikan bancakan oleh kelompok orang tak bertanggungjawab itu terjadi sebelum zaman Pemerintahan Bupati Hj Nina Agustina. Para debitur bermasalah itu mayoritas para pemborong atau pengusaha.

Bahkan yang jadi miris adalah ada nama sejumlah ASN dalam kredit macet. Terlepas hanya sebagai nama saja dalam proses kredit, namun mereka tetap ikut serta dalam pemufakatan jahat.

BACA JUGA:Andikan Maulida Asyari Resmi Anggota DPRD Indramayu PAW dari Demokrat

BACA JUGA:Bupati Indramayu Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022, Kontribusi PAD Bagi Pendapatan Daerah Baru 17,11 Persen

Tak heran apabila Bupati Nina Agustina merasa geram dengan permainan mereka yang sudah jelas merusak tatanan perbankan.

Kemarahan Nina cukup beralasan sebab kredit macet BRP KR yang ditemukan angkanya cukup fantastis yakni Rp141 miliar

Guna membongkar kasus ini, Nina pun langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Debitur Bermasalah dan Penyelamatan Aset (PDBPA) BPR Karya Remaja.

Nina menjelaskan Satgas tersebut bertugas untuk menghimpun data, menelusuri aset penunggak dan melakukan penagihan kredit macet terhadap seluru bebitur bermasalah di BPR KR.

BACA JUGA:Bupati Nina Lantik Ratusan CPNS

BACA JUGA:Bergelombang, Sarankan Pemudik Hindari Jalur Alternatif

Hal ini dilakukan agar bank milik Perumda Pemkab Indramayu itu tetap jalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

”Yang jelas saya akan terus usut kasus tersebut. Siapa pun yang terlibat, harus bertanggungjawab,” tegas bupati yang diusung PDI Perjuangan.

Sumber: