Kebijakan Impor Beras Dinilai Rugikan Petani

INDRAMAYU-Rencana pemerintah yang akan melakukan impor pangan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Kabupaten Indramayu.

Ketua DPD Perpadi Jawa Barat H Ferry Priatna mengatakan, sebagai organisasi yang bergerak di sektor pertanian, Perpadi sangat menyayangkan apabila pemerintah impor beras. Menurutnya, dampak dari impor beras itu akan dirasakan dari hulu sampai hilir. “Bukan saja merugikan petani tetapi para pengusaha-pengusaha penggilingan padi,” kata Ferry kepada wartawan koran ini, kemarin.

Dijelaskan Ferry, kebijakan impor beras sama saja mematikan petani. “Bukan berarti melarang pemerintah untuk impor, boleh impor, impor bukan suatu barang yang haram, tapi kita mesti lihat dulu temanya apa karena kebanjiran, kekeringan, atau faktor-faktor alam yang membuat kita gagal panen,” terangnya.

Masih menurut, Ferry kebijakan impor beras sebenarnya tidak diperlukan petani Indonesia khususnya Kabupaten Indramayu yang menjadi sentra penghasil pangan terbesar. Karena, untuk konsumsi domistik negara dari hasil produktivitas dalam negeri mencukupi bahkan melebihi (surplus).

“Sebenarnya kita punya pusat statistik setiap desa bisa terukur, sebenarnya pemerintah juga tidak perlu lagi mengeluarkan kebijakan impor beras, terkecuali komoditas-komoditas lainnya yang memang proses penanaman berkurang tidak mencukupi kebutuhan domestik yang memang memerlukan impor,” tuturnya.

Yang pasti, lanjut Ferry, dampak impor pengaruhnya sangat besar. “Proses pertanian di bawah juga ikut terdampak, biaya produksi tinggi, tapi harga jual turun  yang jelas impor banyak kerugiannya,” ujarnya. (oni)

Sumber: