Sekolah Negeri dan Swasta Harus Diperlakukan Sama

Radarindramayu.id, INDRAMAYU – Keberadaan sekolah swasta dalam pembangunan bidang pendidikan memang tak diragukan lagi. Bahkan jumlah sekolah swasta saat ini semakin banyak.

 

Di Jawa Barat misalnya, jumlah SMK negeri saat ini hanya 288. Sementara untuk SMK swasta jumlahnya mencapai 2900.

 

Begitu besarnya peran sekolah swasta, anggota DPR RI H Dedi Wahidi, berharap kepada pemerintah agar tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta dalam pemberian bantuan.

 

“Saya waktu masih di Komisi X telah memperjuangkan adanya bantuan operasional siswa (BOS), mulai dari siswa SD, SMP hingga SMA/SMK, dan alhamdulillah direspon pemerintah. Sekarang saya berharap pemerintah juga bisa memberikan BOS bagi santri, apalagi di Jawa Barat kita punya Panglima Santri, pak Wakil Gubernur,” kata Dedi Wahidi, saat acara Pengukuhan Pengurus FKKS SMKS, di Aula Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan, Kabupaten Indramayu, Kamis, 20 Oktober 2022.

BACA JUGA:Tuntutan Warga Disepakati, Jalan Tegalurung – Balongan Segera Diperbaiki

 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruhzanul Ulum, yang juga hadir dalam acara tersebut juga mengakui kalau peran sekolah swasta memang sangat besar, dalam ikut membangun bidang pendidikan.

 

Ia pun berjanji untuk memperjuangkan keinginan dari sekolah-sekolah swasta, sehingga ada unsur keadilan antara sekolah negeri dengan swasta.

 

“Saya tentu saja menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yayasan pendidikan swasta, yang telah membantu  pemerintah Jawa Barat dalam pembangunan bidang pendidikan. Kami memang banyak memiliki keterbatasan, dan sangat terbantu dengan keberadaan sekolah swasta,” ungkapnya.

 

Wagub juga berpesan kepada para kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Jawa Barat, yang baru saja dilantik, agar terus mengembangkan inovasi untuk memajukan sekolah.

 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi SSTP MSi, juga sependapat kalau sekolah negeri dan swasta harus diperlakukan sama. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Dedi, terlebih dahulu akan dibuat regulasi atau Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah.

Sumber: