Jumlah Warga Ngaku Miskin Bertambah, Tidak Menerima BLT BBM, Kuwu Banjir Komplain

Radarindramayu.id, PATROL - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Indramayu. Untuk penyaluran tahap pertama, total bantuan sebesar Rp500 ribu. Jumlah itu terdiri dari BLT BBM untuk September dan Oktober dengan total Rp300 ribu, ditambah BPNT September Rp200 ribu.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentu saja semringah. Senang bukan kepalang. Dapat duit setengah juta rupiah.
Terkecuali warga yang tak kecipratan bantuan. Mereka gigit jari, bahkan ada yang jiwa raganya kepanasan. Dibakar api cemburu.

Merasa punya hak yang sama seperti warga lainnya untuk mendapatkan beragam bantuan sosial alias bansos yang digulirkan pemerintah, sebagian mereka berupaya dengan beragam cara. Ikhlas disebut miskin dan ngotot masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah.

Hal itu diakui Kuwu Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Tato. Penyaluran bansos dampak kenaikan BBM kali ini, memicu kecemburuan warga yang tidak mendapatkan bansos yang nilanya cukup besar.

BACA JUGA:Polres Indramayu Bentuk Tim Penyelam Siap Diterjunkan Untuk SAR

Merekapun meminta untuk dimasukkan kedalam daftar penerima bantuan pemerintah. Tak peduli disebut warga kategori miskin.

“Sejak ada BLT BBM, jumlah warga yang ngaku miskin bertambah. Terdata sudah ada sebanyak 58 warga yang minta namanya diusulkan sebagai penerima bansos,” ucapnya kepada Radar Indramayu, Kamis (15/9).

Warga, lanjutnya, hampir setiap hari mendatangi kantor desa. Malah ada yang meluruk kediamannya. Komplain lantaran tak dapat BBM BLT. Tapi ujung-ujungnya minta supaya namanya dicantumkan supaya masuk dalam kategori penerima bantuan.

“Tiap hari diomelin warga. Banjir komplain. Padahal sudah kita jelaskan detail, bahwa data KPM BLT BBM itu dari pemerintah pusat yang diupdate terus,” ujarnya.

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Hadiri Acara Haul Kiai Ageng Gribig

Meski begitu, pihaknya tak kuasa menolak. Nama-nama mereka tetap diusulkan kepada stake holder terkait.  
Apalagi memang, sebagian besar mereka sebelumnya pernah mendapatkan bansos. Hanya saja saat ada BLT BBM mereka tak kebagian. Akibat adanya pengurangan jumlah KPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Itukan hak masyarakat. Pemdes berkewajiban melayani. Persoalan nantinya diterima atau tidak, tentu ada prosedur yang mesti ditempuh. Ada proses seleksi, verifikasi ketat dan cermat dari petugas dan sebagainya. Agar nantinya bansos yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran,” terangnya.

Kuwu Tato menyebut, berdasarkan data yang diterimanya jumlah total penduduk Desa Limpas penerima BLT BBM tahun 2022 tahap pertama maupun kedua sebanyak 886 KPM.

Sementara pada saat penyaluran BPNT atau lebih dikenal dengan bansos rasdog data terakhir tercatat sebanyak 915 KPM. Sehingga ada sebanyak 29 KPM tidak masuk penerima BLT BBM.

Sumber: