BEM Unwir Audensi dengan Ketua DPRD, Dukung DPRD Awasi Anggaran Refocusing

INDRAMAYU – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiralodra Indramayu melakukan audensi dengan Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, Selasa (03/08). Mereka menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat kecil.

Ketua BEM Unwir, Dwi Septian Hermawan mangatakan, berdasarkan hasil kajian virtual talk show dengan tema UMKM di Ujung PPKM, ternyata banyak sekali masukan dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), mahasiswa dan masyarakat lainnya terkait pelaksanaan PPKM. Dimana intinya adalah perlu adanya kelonggaran bagi mereka, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Kemudian terkait Peraturan Bupati Nomor 84/2021 tentang pengenaan sangsi administrasi bagi pelanggar PPKM. Penentuan denda sangat memberatkan UMKM, kalangan PKL dan masyarakat. Mekanisme penegakan hukum harusnya lebih mengedepankan teguran,” tegas Dwi.

BEM Unwir juga menyoroti masalah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Menurut Dwi, harus ada koordinasi yang jelas diantara forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) agar pembagian bansos merata. Menurutnya, bansos harus dikawal semua elemen, dan BEM Unwit siap untuk mengawal agar tepat sasaran.

Dwi menambahkan, sesuai dengan adagium keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) maka masyarakat harus dijamin pangan dan kebutuhan dasarnya oleh pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Karantina Kesehatan Masyarakat.
“Pelaku UMKM, PKL dan masyarakat butuh sentuhan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Indramayu,” tandasnya.

BEM Unwir juga menyinggung masalah kearifan lokal seperti Unjungan, Ngarot, Baritan dan yang lainnya. Menurutnya, mereka harus diperhatikan. Namun pelaku kesenian dan budayawan harus patuhi protokol kesehatan. Mahasiswa juga mempertanyakan manajerial dan tata kelola anggaran refocusing Covid-19.

Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, menyambut baik aspirasi para mahasiswa. Menurutnya, DPRD Indramayu sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dukungan tersebut telah diberikan lewat anggaran refocusing, melalui pemotongan anggaran di sejumlah sektor lain. “Sejumlah fraksi juga sudah mengeluarkan wacana pembentukan Pansus Covid-19, untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Indramayu ini.

Terkait pemberlakuan denda bagi pelanggar PPKM dari kalangan UMKM, PKL maupun masyarakat kecil yang dianggap memberatkan, Syaefudin menilai kalau hal tersebut terjadi karena lemahnya sosialisasi dan edukasi. “Saya yakin masyarakat kita taat hukum. Mereka melanggar mungkin karena lemahnya edukasi,” tandasnya.(oet)

Sumber: