DPRD Wacanakan Bentuk Pansus Covid

INDRAMAYU-DPRD Indramayu sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dukungan tersebut telah diberikan lewat anggaran refocusing, melalui pemotongan anggaran di sejumlah sektor lain. Bahkan sejumlah fraksi juga sudah mengeluarkan wacana pembentukan Pansus Covid-19, untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, saat menerima kunjungan mahasiswa dari BEM Universitas Wiralodra indramayu, Selasa (3/8) lalu.

Sementara itu, dari BEM Unwir, di hadapan Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat kecil.

Ketua BEM Unwir, Dwi Septian Hermawan mengatakan, berdasarkan hasil kajian virtual talkshow dengan tema UMKM di Ujung PPKM, ternyata banyak sekali masukan dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), mahasiswa dan masyarakat lainnya terkait pelaksanaan PPKM. Dimana, intinya adalah perlu adanya kelonggaran bagi mereka, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Penentuan denda sangat memberatkan UMKM, kalangan PKL dan masyarakat. Mekanisme penegakan hukum harusnya lebih mengedepankan teguran,” tegas Dwi.

BEM Unwir juga menyoroti masalah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Menurut Dwi, harus ada koordinasi yang jelas diantara forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) agar pembagian bansos merata. Menurutnya, bansos harus dikawal semua elemen, dan BEM Unwit siap untuk mengawal agar tepat sasaran.

Dwi menambahkan, sesuai dengan adagium keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) maka masyarakat harus dijamin pangan dan kebutuhan dasarnya oleh pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan Masyarakat.

“Pelaku UMKM, PKL dan masyarakat butuh sentuhan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Indramayu,” tandasnya.

BEM Unwir juga menyinggung masalah kearifan lokal seperti Unjungan, Ngarot, Baritan dan yang lainnya. Menurutnya, mereka harus diperhatikan. Namun pelaku kesenian dan budayawan harus patuhi protokol kesehatan.

Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, menyambut baik aspirasi para mahasiswa. Menurutnya, DPRD Indramayu sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dukungan tersebut telah diberikan lewat anggaran refocusing, melalui pemotongan anggaran di sejumlah sektor lain. “Sejumlah fraksi juga sudah mengeluarkan wacana pembentukan Pansus Covid-19, untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Indramayu ini.

Terkait pemberlakuan denda bagi pelanggar PPKM dari kalangan UMKM, PKL maupun masyarakat kecil yang dianggap memberatkan, Syaefudin menilai kalau hal tersebut terjadi karena lemahnya sosialisasi dan edukasi. “Saya yakin masyarakat kita taat hukum. Mereka melanggar mungkin karena lemahnya edukasi,” tandasnya. (oet)

Sumber: