Kim Jong Un: Ukraina Tak Berhak Bicara Soal Kedaulatan Jika Berpihak Pada AS

Radarindramayu.id - Masalah kedaulatan Ukraina tidak memiliki hak untuk membahasnya lantaran telah mengekor pada Amerika Serikat (AS) dan mendukung berbagai tindakan Washington.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Jumat (15/7).

Dalam pernyataan itu muncul setelah Korea Utara mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka atas nama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

Pengakuan tersebut memicu kemarahan Ukraina dan membuat Kyiv memutuskan hubungan dengan Pyongyang, karena dianggap telah merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

BACA JUGA:XL Axiata Business Solutions dan AVANA Luncurkan “Kartu BIZ AVANA”
Keputusan Ukraina itu kemudian ditanggapi Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui.

Choe mengatakan Ukraina tidak pantas menuduh Korea Utara atas perusakan kedaulatan. Itu karena Ukraina sendiri mendukung AS dalam memberikan sanksi yang melanggar kedaulatan Korea Utara.  

"Kami akan terus memperkuat dan mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami dan memperlakukan kami dengan baik berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menghormati," tegas Choe.

BACA JUGA:Airlangga Jelaskan Masyarakat Siap Digital Menuju Visi Indonesia 2045

Lebih lanjut, Choe menekankan, program nuklir dan rudal Korea Utara merupakan upaya untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, AS telah mempertahankan kebijakan permusuhan dengan Korea Utara dengan memberlakukan sanksi dan menggelar latihan militer dengan Korea Selatan(len/rmol)

BACA JUGA:Sindikat Pencurian Ban Serep di Rest Area Tol Japek dan Cipali Diringkus. Beraksi Lebih dari 150 Kali

Sumber: