Korupsi Tambah Marak, Mahfud MD: Pertengahan 2022, Sudah 6 Kepala Daerah Kena OTT

Radarindramayu, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD meminta penjabat (pj) kepala daerah mengawal Pemilu 2024 mendatang yang berpotensi rawan korupsi.

Menurut Mahfud MD, korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan tambah marak.

Bahkan di pertengahan tahun 2022 sudah banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Mantan anggota DPR itu mengimbau para pj kepala daerah agar menghindari praktik korupsi, apalagi menjelang pemilu.

BACA JUGA:Menkes Imbau Masyarakat untuk Waspada Peningkatan Kasus COVID-19

"Pada saat ini marak sekali terjadi korupsi di pemerintahan. Pada 2022 ini saja, KPK telah melakukan OTT terhadap enam orang kepala daerah. Ini 2022 baru setengah tahun," kata Mahfud. 

Menurut Mahfud, modus operandi praktik korupsi itu sebagian besar ialah perbuatan suap terkait proyek infrastuktur.

"KPK menyampaikan bahwa modus korupsi mereka masih berkutat pada suap di infrastruktur, pengadaan barang jasa dan perizinan," kata Mahfud MD.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan para pj kepala daerah agar mewaspadai adanya politik identitas hingga polarisasi pada pesta demokrasi itu.

BACA JUGA:Airlangga Beri Dukungan bagi Investasi Pengembangan Industri Kedirgantaraan Nasional

"Perlu diwaspadai berkembangnya politik identitas yang membangun polarisasi yang mengarah kepada SARA dalam Pemilu Serentak 2024 nanti," kata Mahfud MD dalam rapat koordinasi bersama puluhan pjs kepala daerah yang hadir secara offline di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022.

Menurut dia, polarisasi tersebut berdampak terhadap perpecahan di masyarakat sehingga membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Ini bisa memberikan dampak ke masyarakat menjadi terkotak-kotak, bahkan dapat terbelah kalau tidak diantisipasi dari sekarang sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI," ujar Mahfud. (*)

Sumber: jpnn