Indramayu Kembali Raih WTP, APBD 2025 Alami Kenaikan
PRESTASI - Wakil Bupati mewakili Bupati Indramayu didampingi Wakil Ketua DPRD Indramayu menerima piagam penghargaan opini WTP dari BPK RI-Adun Sastra-radarindramayu
INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Sebagai bukti tata kelola keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Indramayu di era kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin, S.H., M.H., berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diterima atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Indramayu berhasil dalam mengelola administrasi keuangan daerah secara profesional dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Yus Rusmadi, S.E., M.Ak., kepada Radar Indramayu dalam jumpa pers di ruang kerjanya, belum lama ini.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Lucky yang diwakili oleh Wakil Bupati H. Syaefudin, S.H., M.H., di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung.
BACA JUGA:Fans Desak PSSI Ganti Patrcik Kluivert, Ini Syarat Shin Tae-yong Jika Kembali ke Timnas Indonesia
"Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama antara Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu,” jelas Yus Rusmadi.
Lebih lanjut, Yus menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam posisi berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Berdasarkan dokumen keuangan daerah dengan prinsip APBD berimbang, pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.704.011.584.826,00, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3.774.011.584.826,00 sehingga defisit anggaran sebesar Rp70 miliar, dan di tutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp70 miliar yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
“Meskipun secara nominal terdapat defisit, namun struktur APBD tetap seimbang karena sudah ditopang pembiayaan daerah, dan fokus utama tahun 2025 tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
