Diduga Jadi Backing Penagihan Utang, Oknum Polisi Majalengka Dilaporkan ke Propam

Kamis 19-11-2026,10:05 WIB
Reporter : Ono Cahyono
Editor : Leni indarti hasyim

MAJALENGKA,RADARINDRAMAYU.ID–Dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Majalengka dalam penagihan utang berbunga tinggi berbuntut laporan ke Propam.

Seorang warga bernama Suhenda melaporkan oknum polisi tersebut karena diduga menjadi backing penagihan utang yang berujung pada pengambilan sejumlah aset miliknya, termasuk sertifikat rumah.

Suhenda yang merupakan ayah dari RR, tersangka kasus distribusi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendatangi Mapolres Majalengka bersama istrinya, Rabu (18/11/2026).

Kedatangannya didampingi kuasa hukum Mustain, SAg, SH, MH, CM, untuk menyampaikan pengaduan ke Provos Sipropam Polres Majalengka.

BACA JUGA:Puluhan Mahasiswa ITB Kuliah Lapangan Pasca Panen Tanaman Pangan di Poktan Sri Makmur Tiga

Kuasa hukum Suhenda, Mustain, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam proses penagihan utang yang sebenarnya dilakukan oleh anak kliennya, RR.

Menurut Mustain, Suhenda tidak pernah melakukan pinjaman kepada perempuan berinisial F. Namun, dalam proses penagihan, ayah RR tersebut justru diduga mengalami intimidasi hingga sejumlah barang miliknya diambil.

"Klien kami, Bapak Suhenda, tidak merasa melakukan utang, tetapi barang miliknya justru disita. Kami melaporkan seorang oknum polisi Polres Majalengka karena diduga menjadi backing dalam penagihan utang," ungkap Mustain kepada wartawan.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula pada Februari 2026. Saat itu, F yang disebut sebagai Bhayangkari mendatangi rumah Suhenda untuk menagih pinjaman uang yang dilakukan RR.

Dalam penagihan tersebut, F diduga datang bersama seorang anggota polisi yang mengenakan seragam lengkap. Kehadiran aparat berseragam itu, menurut Mustain, membuat Suhenda merasa takut dan tertekan.

BACA JUGA:Satlantas Polres Indramayu Kedepankan Pendekatan Edukatif Saat Operasi Zebra Lodaya

"Setelah kami telisik, saudari F membawa seorang backing polisi dan mengintimidasi klien kami dengan menggunakan seragam lengkap," ujarnya.

Mustain menyebut, persoalan tersebut kemudian berujung pada dugaan pengambilan sejumlah aset milik Suhenda. Salah satunya sepeda motor yang menurutnya disita setelah Suhenda dipanggil ke rumah pihak yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, sertifikat rumah milik Suhenda juga diduga berpindah tangan melalui proses transaksi yang dipersoalkan pihak keluarga.

Atas kejadian tersebut, pihak kuasa hukum menempuh dua jalur hukum. Dugaan keterlibatan oknum polisi dilaporkan ke Propam, sedangkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dilaporkan ke bagian Pidum Polres Majalengka.

BACA JUGA:Gratis! Pemkab Majalengka Percantik 57 Gerobak PKL Bundaran Munjul, ASN Gotong Royong

"Kami sudah melaporkan oknum polisinya ke Propam Polres Majalengka. Untuk dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, juga sedang kami proses melalui laporan di Polres Majalengka," katanya.

Mustain menegaskan, persoalan yang dialami Suhenda merupakan perkara terpisah dari kasus hukum yang menjerat RR terkait dugaan penipuan terhadap pengusaha mitra SPPG hingga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Majalengka.

Ia justru mengklaim Suhenda merupakan pihak yang dirugikan dalam persoalan pinjaman uang yang dilakukan anaknya kepada F.

Menurut Mustain, pinjaman tersebut diduga menerapkan bunga hingga 10 persen per hari. Bahkan, apabila pembayaran tidak dilakukan pada hari yang ditentukan, bunga disebut bertambah 2 persen sehingga mencapai 12 persen.

BACA JUGA:Tabrak Belakang Truk Hino, Pengemudi Truk Box Mengalami Luka Berat

"Bapak Suhenda ini murni korban dari praktik utang-piutang yang menurut kami mengarah pada rentenir. Bagaimana tidak, setiap hari bunganya 10 persen. Kalau hari itu tidak bisa bayar, bunga bertambah 2 persen menjadi 12 persen," bebernya.

Ia menegaskan, bunga yang dimaksud bukan dihitung per bulan, melainkan per hari. Hal itu, menurutnya, disampaikan langsung oleh F saat dilakukan konfrontasi.

Mustain juga mengungkapkan, pinjaman RR yang awalnya disebut sekitar Rp170 juta diklaim telah dibayarkan hingga hampir Rp1 miliar. Meski demikian, pihak F disebut masih menyatakan terdapat sisa kewajiban pembayaran.

Dalam perkara tersebut, Mustain menyebut RR menerima uang sekitar Rp700 juta dari dugaan penipuan terhadap pengusaha mitra SPPG. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 juta diklaim telah diserahkan kepada F, belum termasuk persoalan aset dan rumah.

BACA JUGA:Pemkab Indramayu Raih Janahita Awards 2026, Diapresiasi atas Pembangunan Kependudukan Berkualitas

"Sudah mengembalikan kepada F sekitar Rp200 juta, belum rumah dan sebagainya. Namun, masih dikatakan memiliki utang," tambahnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian kuasa hukum adalah dugaan ketidaksesuaian proses transaksi jual beli rumah dan penyerahan sertifikat.

Mustain menduga terdapat rekayasa dalam transaksi yang seolah-olah melibatkan Suhenda dan F. Padahal, menurut keterangannya, transaksi tersebut sebenarnya melibatkan Suhenda dengan adiknya, Revaldo.

Ia juga mempertanyakan proses penyerahan sertifikat oleh pihak perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada notaris hingga kemudian disebut diserahkan kepada oknum polisi.

Menurutnya, proses pengeluaran sertifikat seharusnya dilakukan sesuai prosedur perbankan dan melibatkan pihak yang berhak.

BACA JUGA:Disdikbud Indramayu Belum Terima Laporan Sekolah Turunkan Foto Gibran, Tunggu Instruksi Pusat

"Seharusnya bank tidak bisa mengeluarkan sertifikat tanpa ada pihak debiturnya. Kalau ada orang yang mengambil sertifikat atas nama debitur, seharusnya pihak yang bersangkutan dipanggil. Kedua belah pihak harus ada di situ," jelasnya.

Meski pihak perbankan disebut mengaku turut merasa tertipu, Mustain memastikan pihaknya tetap akan menempuh langkah hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam proses pengambilan sertifikat tersebut.

Ia berharap laporan ke Propam segera ditindaklanjuti secara profesional. Pihaknya juga meminta laporan dugaan penipuan dan penggelapan di Polres Majalengka diproses sesuai ketentuan hukum.

"Hari ini klien kami, Pak Suhenda, menuntut keadilan melalui Propam Polres Majalengka. Kami berharap laporan ini diproses dengan cepat dan benar, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak ada rentenir-rentenir baru yang berkeliaran di Majalengka," pungkasnya. (ono)

Kategori :