INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Adanya wacana Provinsi “Tatar Sunda” mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat di Jawa Barat, bukan saja datang dari kalangan akademisi ataupun organisasi masyarakat, penolakan itu juga datang dari kalangan budayawan di Kabupaten Indramayu.
Penolakan itu datang dari penggiat kebudayaan di Kabupaten Indramayu yang juga merupakan Ketua Yayasan Indramayu Historia Indramayu, Nang Sadewo mengungkapkan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi “Tatar Sunda” bukan hal yang sederhana, membutuhkan kajian yang sangat detail dan mendalam.
Sehingga apabila ada segelintir orang atas nama komunitas tertentu yang mengatakan bahwa Jabar didominasi oleh 75 % Suku Sunda dan sisanya adalah suku lain, seperti Jawa, dan lainnya tidak bisa dijadikan dasar acuan perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
“Jawa Barat dengan sejarah panjangnya dan hari ini dengan statistik pembangunan yang berkembang sudah dihuni berbagai etnis yang datang, nilai - nilai sejarah itu bukan ke-aku-an tapi justru harus berbaur dengan kondisi yang berkembang khususnya di Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/ kota,” kata Nang Sadewo. Rabu (8/7/2026)
BACA JUGA:Puluhan Santri Ikuti MTQH Kecamatan Jatibarang
Sehingga secara tegas, Nang Sadewo menolak wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang saat ini menjadi kisruh dan menjadi perdebatan pada kalangan masyarakat di Jawa Barat.
“Saya berpendapat terkait wacana Tatar Sunda menolak, apalagi pengusulnya pengusul komunitas yang kedua berharap Parlemen (DPRD Provinsi Jawa Barat, red) itu terutama komisi terkait itu harus hati-hati menerima audiensi atau usulan-usulan yang membuat perpecahan,” tegasnya.
Ia lebih sepakat apabila "Tatar Sunda” sebagai museum besar pusat informasi keberadaan tentang perjalanan kejayaan Sundaland sampai kejayaan Jaya Dewata Prabu Siliwangi, sehingga memoria atau kenangan kota bahwa "Tatar Sunda" itu pernah ada.
“Sekali lagi saya tegaskan menolak wacana itu dan tidak usah dilanjut pembahasannya yang bisa menyebabkan kekisruhan, karena ada yang lebih urgen dibandingan itu seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga pemerintah fokus membahas terkait peningkatan kesejahteraan penduduk Jawa Barat itu saja,” paparnya.
BACA JUGA:Dinkes Indramayu Perkuat Budaya Hidup Sehat Melalui Sosialisasi Tata Kelola Tahun 2026
Sehingga menutup perbincangan, Nang Sadewo mengungkapkan apapun dalilnya Jawa Barat sekarang diisi boleh berbagai suku atau etnis yang dominan bukan saja Suka Sunda dan Jawa, dan wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda tidak kembali menjadi pembahasan di Parlemen, karena bisa menyebabkan kekisruhan di masyarakat.
“Bahas-bahas yang penting saja untuk kesejahteraan penduduk Jawa Barat, karena saat ini penduduk lebih membutuhkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidupnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tutup Nang Sadewo. (oni)