INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Sebagai langkah dalam mengawal harapan masyarakat di Jawa Jawa Barat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi III, dr Hj Ratnawati MKKK menggelar dialog bersama berbagai para tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu, Kamis (27/11/2025).
Dalam dialog tersebut, Hj Ratnawati yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat memaparkan sejumlah program-program seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, prospek perkembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), sampai dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Indramayu Barat (Inbar).
“Pendapatan daerah tahun ini sekitar Rp 31 triliun, kemarin komisi 3 berusaha menaikan yang dari awal Rp29 triliun, kita bisa menaikan pendapatan daerah yang diproyeksikan sekitar Rp1,2 triliun,” ujarnya.
Komisi 3 yang juga membawahi BUMD, Ratnawati juga memaparkan terkait rencana kedepan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) terkait bidang infrastruktur sehingga BIJB menjadi bandara internasional dikelasnya sehingga pesawat-pesawat penerbangan internasional yang besar bisa mendarat di BIJB.
BACA JUGA:Art & Brew Vibes! Stylish On The Road Bikin Riding Semakin Aesthetic
“Kita optimis kedepannya BIJB ini bisa menghasilkan untuk peningkatan pembangunan di Jawa Barat, terdekat bisa sebagai penerbangan Umroh di Jawa Barat, jangan sampai BIJB yang menjadi marwah Jawa Barat diambil alih oleh pihak swasta,” terangnya.
Sementara terkait rencana pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (Inbar), Ratnawati menyebut sudah masuk dan sudah disetujui Pemprov Jabar, dan saat ini masih terbentur kebijakan moratorium dari pemerintah terkait Daerah Otonomi Baru (DOB), jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Provinsi Jawa Barat sudah memiliki 40 Kabupaten/ Kota. Sementara Provinsi Jawa Barat baru memiliki 27 Kabupaten/ Kota.
“Sehingga jelas bantuan dari pusat untuk Kabupaten/ Kota lebih banyak Jawa Timur dibandingkan Jawa Barat, kita ngotot harus ada tambahan 10 Kabupaten/ Kota lagi, karena ini untuk meningkatkan pembangunan lebih merata untuk masyarakat di Jawa Barat juga, masukan dari para tokoh masyarakat ini akan jadi acuan kami dalam menentukan kebijakan di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (oni/adv)