Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Memprihatinkan

INDRAMAYU – Tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hardiknas tahun 2020 ini masih dalam keprihatinan. Selain prihatin ditengah pandemi Covid-19, juga prihatin karena secara kualitas maupun kuantitas pendidikan di Kabupaten Indramayu masih memprihatinkan. Rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Indramayu tahun 2019 lalu ternyata baru 5.99 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Indramayu pada tahun 2019 baru menempuh pendidikan sampai kelas 6 SD. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus 2 DPRD Indramayu, Dalam SH KN, saat memberikan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Tahun 2019, Rabu (29/4) lalu. “Kita memang prihatin karena rata-rata lama sekolah penduduk kita baru setingkat SD. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Selain RLS yang rendah, lanjut Dalam, persoalan lain adalah masih banyaknya masyarakat usia 15 tahun keatas yang buta huruf, dan berdasarkan data BPS Pusat, angka melek huruf masyarakat Indramayu terendah di Jawa Barat. Masalah sarana dan prasarana bidang pendidikan juga masih perlu mendapatkan perhatian serius. Karena masih ditemukan ruang kelas, perpustakaan dan meubelair terutama jenjang sekolah dasar dalam kondisi rusak berat. Serta kekurangan prasarana minimal pada jenjang TK. “Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil ujian kompetensi guru (UKG) baik jenjang SD maupun SMP,” tegasnya. Masih rendahnya kualitas pendidikan non formal dan informal juga menjadi sorotan pansus 2. Dalam menambahkan, keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu, lanjut Dalam, peningkatan pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan harus terus diupayakan. Dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas  sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan, tuturnya, dapat dilihat dari prosentase masyarakat menurut partisipasi sekolah. “Tidak terealisaisnya capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2019, yakni harapan lama sekolah hanya terealisasi 14,03 dan rata-rata lama sekolah terealisasi 5,99, harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah,” tegasnya. Berdasarkan catatan-catan tersebut, panitia khusus 2 merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, dalam membuat rencana kerja anggaran harus proporsional dengan memperhatikan tingkat kebutuhan pada masing-masing bidang, dan berbasis kinerja untuk mememenuhi target rencana kerja dan pencapaian target-target RPJMD. Bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan pada dasarnya masih didominasi melalui sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi (APBN dan APBD provinsi). Sedangkan belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu tahun 2019 hanya sebesar Rp25.914.031.000. Untuk itu dalam rangka merealisasikan target-target RPJMD, pansus 2 mendorong kepada pemerintah daerah agar alokasi anggaran dibidang pendidikan perlu ditingkatkan lagi khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten. “Selain itu, perlu dipersiapkan dan ditempatkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dibidang pendidikan, untuk menahkodai dan mengelola  urusan pendidikan,” tegasnya. Rekomendasi berikutnya, terkait tidak adanya pengangkatan guru  negeri dan banyaknya guru ASN yang pension,  maka untuk kegiatan proses belajar mengajar sangat tergantung kepada tenaga honorer. Mengingat alokasi anggaran untuk tunjangan guru honorer SD dan SMP sangat minim, oleh karenanya perlu dipertimbangkan kembali penganggaran jumlah dan besarannya untuk tunjangan guru honorer setiap tahunnya. Yang terakhir, pansus 2 merekomendasikan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi  ruang kelas. Juga perpustakaan dan meubelair, terutama jenjang sekolah dasar yang dalam kondisi rusak berat. Serta kekurangan prasarana minimal pada jenjang PAUD harus terus dilanjutkan untuk mencapai target-target RPJMD. (oet)