Petani Dinilai Boros Pakai Pupuk

INDRAMAYU-Kelangkaan pupuk urea bersubdisi masih menghantui para petani di wilayah pantura Kecamatan Patrol dan Anjatan. Perilaku petani yang boros disinyalir menjadi salah satu alasan pupuk subsidi selalu defisit. Di sisi lain, kebutuhan pupuk para petani jauh lebih besar di atas kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk. Terlebih, di masa pandemi Covid-19, subsidi pupuk turut dipangkas pemerintah. “Penggunaan pupuk petani umumnya jauh lebih besar dari dosis yang dianjurkan pemerintah,” ucap Dayat, tokoh petani asal Kecamatan Anjatan, kemarin. Ia mencontohkan, di wilayahnya saja banyak petani yang menggunakan dosis pupuk urea hingga 600 kg/hektare. Sementara, idealnya penggunaan urea antara 200-300 kg per hektare untuk lahan padi. Kondisi ini, membuat stok pupuk yang seharusnya untuk dua kali musim tanam, habis hanya dalam sekali musim tanam. “Itulah kenapa pupuk subsidi sering mengalami kelangkaan. Banyak petani pakai pupuk itu tak menggunakan pupuk anorganik subsidi sebagaimana mestinya. Harusnya satu hektare pakai maksimal 300 kg urea, banyak yang pakai di atas itu. Petani kita memang boros,” terangnya. Petani lainnya, Tata mengatakan, besarnya disparitas harga antara pupuk nonsubsidi dan pupuk subsidi, juga menjadi biang penyebab. Sehingga, saat pupuk subsidi langka, petani kelimpungan. Mereka tidak mampu membeli pupuk urea nonsubsidi lantaran harganya merobek kantong petani. “Harga HET pupuk urea subsidi Rp180 ribu, nonsubdisi 600 ribu sekuintal. Petani mana sanggup beli. Sekalipun ada pupuk subdisi harganya Rp300 ribu petani akan beli, karena harganya masih lebih murah,” ucapnya. Kejadian kelangkaan pupuk subsidi ini, tambah dia, harus menjadi pelajaran. Khususnya bagi para petani agar lebih bijak dalam penggunaan pupuk anorganik. Demikian pula kepada pemerintah. “Ketimbang memangkas kuota, disarankan menaikkan HET pupuk subsidi asal dalam batas yang wajar atau sesuai dengan keterjangkauan petani,” kata Tata. (kho)