CIREBON, RADARINDRAMAYU.ID - DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Barat sepakat menetapkan Ono Surono menjadi calon Gubernur Jawa Barat 2024.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan mengungkapkan pihaknya, telah menerima aspirasi dari tingkat bawah dan sepakat menetapkan Ono Surono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar.
"Maka dengan memperhatikan suara arus bawah kader partai, kesungguhan beliau dalam bersosialisasi serta respon dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024/2029," kata Ketut usai penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/6)
Ia menambahkan dalam Rakerda ini juga disosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDI Perjuangan di Jabar, salah satunya adalah memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
BACA JUGA:Bawaslu Kawal Coklit Data Pemilih
Dalam pemilihan Kepala Daaerah 2024 dilaksanakan secara serentak, imbuh dia, diperlukan sinergitas dalam memenangkan Pemilukada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan semangat gotong royong.
“Salah satu yang ditekankan di Rakernas adalah PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada pilkada sebelumnya kita berhasil di 50 persen. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih membara kita bisa memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia termasuk di Jawa Barat,” ucapnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengungkap, dalam Rakerda ini pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini.
Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah daerah meninjau ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak merugikan calon siswa salah satunya adalah dengan menghapus sistim zonasi.
BACA JUGA:Pentingnya Transformasi Digital bagi Masa Depan Indonesia, Begini Kata Menteri Anas
"Tentu ini merugikan terutama bagi siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Kami meminta agar pemerintah membuat sistem PPDB yang efektif dan efisien secara keseluruhan prosesnya termasuk kesiapan sarana dan prasarana juga pemerataan pembangunan unit sekolah baru," beber Ineu.
Selain itu, PDI Perjuangan mendorong pembentukan kelompok usaha pertanian, peternakan, UMKM dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader partai untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
Pihaknya, juga menginstruksikan seluruh kader untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan Bank Emok, Pinjol (Pinjaman Online dan Judol (Judi Online), dengan memberikan edukasi dan mencarikan solusi misalnya membangun kerjasama dengan Pegadaian dan atau Bank-Bank Pemerintah dengan syarat yang dipermudah.
"PDI Perjuangan mendorong menghidupkan koperasi yang ada dimasyarakat, terutama koperasi yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak mudah terbebani oleh biaya inflasi atas komoditas tersebut," ujarnya.
BACA JUGA:Aksi Unjuk Rasa Warga Sukawera Menolak Pembangunan Pabrik
Tak hanya itu, kata Ineu, negara ini pun dihadapkan dengan permasalahan pangan.
Dia memandang harus ada gerakan maupun tindakan dari partai untuk bisa menghadapi krisis pangan dan menangani harga sembako yang makin merangkak.
“Semua yang kami bahas di Rakerda ini tentunya berujung kepada kesejahteraan rakyat Jawa Barat,” pungkas Wakil Ketua DPRD Jabar ini. (abd)