Jumlah itu terbilang sedikit dibanding data keluarga penerima bansos pada saat pandemi Covid-19 yang mencapai lebih dari 1000 KPM.
“Ini yang mungkin memicu kecemburuan warga kami. Apalagi memang dampak kenaikan BBM membuat kondisi ekonomi mayoritas masyarakat kami terjepit. Semua kena imbasnya,” ujarnya.
Kuwu Tato menambahkan, adanya bansos seperti dua sisi mata uang. Bisa membantu meringankan beban warga, namun disisi lain berpotensi menimbulkan kericuhan di masyarakat. Pada akhirnya dapat berdampak konflik sosial dan menjadi masalah baru.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Pengadaan Makan Minum Santri Tahfidz Quran, Pejabat Pemkab Indramayu Jadi Tersangka