Ratusan Warga Unjuk Rasa di Depan Balai Desa Manggungan, Berikut Ini Tuntutannya!

RADARINDRAMAYU.ID - Ratusan warga berunjuk rasa di depan Balai Desa Manggungan Kecamatan Terisi, pada Selasa, 28 Oktober 2025. Lantas apa tuntutan mereka? 

Seorang koordinator aksi tersebut, Nata Ardiansyah (35) menyampaikan bahwa terdapat beberapa tuntutan yang dibawa para demonstran ke hadapan Kuwu Manggungan. 

"Kami menuntut keterbukaan APBDes, transparansi BUMDes, dan transparansi alokasi dana pembangunan desa," ujar Nata saat ditemui Radar Indramayu pasca melakukan aksi, Selasa 28 Oktober 2025. 

BACA JUGA:Simulasi Lengkap KUR BRI, dari Rp 1 Juta sampai Rp 100 Juta Jadi Andalan UMKM 2025!

"Kita sebagai masyarakat ingin mengetahui perihal yang sebetulnya. Data-data yang menunjang itu seperti apa," sambungnya. 

Disampaikan Nata, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan pemberitahuan, atas kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Manggungan termasuk BUMDes, kepada masyarakat Manggungan. 

Atas dasar hal tersebut, ratusan warga Manggungan menduga terjadi penyelewengan dana desa. 

BACA JUGA:Saldo DANA Gratis 2025 Cair Tanpa Undang Teman! Cukup Pakai Nomor HP, Langsung Masuk Akun

Sementara itu, Kuwu Manggungan, Dain, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya mengakui selama ini memang kurang sosialisasi terkait dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa. 

"Yang diduga masyarakat itu APBDes tahun 2024, sedangkan itu sudah dilaksanakan bahkan laporan keuangannya sudah diserahkan ke pihak terkait. Intinya ini hanya kesalahpahaman," ujar Dain kepada Radar Indramayu, Selasa 28 Oktober 2025. 

Di kesempatan tersebut hadir pula Camat Terisi, Boy Billy Prima, sebagai perwakilan daripada Pemerintah Kabupaten Indramayu. 

BACA JUGA:Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Ajak Generasi Muda Bersatu Bangun Bangsa

Billy menyampaikan bahwa jika memang terbukti menyelewengkan dana desa, maka dirinya siap mengawal warga untuk menegakkan keadilan, termasuk membuat aduan ke Polres Indramayu, Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Inspektorat Indramayu. 

"Dengan adanya banner rincian APBDes yang terpampang di Balai Desa, itu sudah cukup untuk memberikan transparansi alokasi dana desa. Tapi jika memang terbukti ada penyelewengan (dana desa), harus dilaporkan, saya siap mengawal warga Manggungan," ujar dia. 

Sumber: