Waketum DPP AMSI Jiaul Haq Desak Pemerintah Batalkan Kebijakan yang Membebani Rakyat

JAKARTA, RADARINDRAMAYU.ID — Wakil Ketua Umum Dewan (Waketum) Pimpinan Pusat Angkatan Muda Satkar Ulama (AMSI), Jiaul Haq, S Sos Mmenyampaikan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam pernyataannya, Jiaul Haq menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini tengah berat, sehingga kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, bukan justru menambah masalah.

“Rakyat sedang menghadapi kesulitan. Jangan tambah luka dengan kebijakan yang tidak rasional. Bila aspirasi ini diabaikan, kepercayaan rakyat bisa hilang dan pemerintahan republik ini bisa lumpuh,” tegas Jiaul Haq, pada keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8/2025)

Adapun sembilan tuntutan yang disampaikan Wakil Ketua Umum DPP AMSI adalah:

BACA JUGA:RESMI! 4 Pemain Keturunan Jadi WNI, Timnas Indonesia Siap Makin Ngeri!

Pertama, membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Kedua, membatalkan kenaikan pajak yang menekan rakyat kecil.

Ketiga, melakukan revisi APBN dengan memangkas pos anggaran yang tidak mendesak.

Keempat, memfokuskan kebijakan pada perbaikan ekonomi rakyat.

Kelima, menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

BACA JUGA:GPM di Kabupaten Indramayu, Bulog Salurkan 7 Ton Beras Per Kecamatan

Keenam, segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi.

Ketujuh, melakukan reshuffle terhadap anggota DPR RI yang arogan dan tidak berpihak pada rakyat.

Kedelapan, membebaskan demonstran yang ditahan karena menyuarakan aspirasi rakyat.

Dan ke Sembilan, menjatuhkan hukuman berat bagi para koruptor tanpa pandang bulu.

Menurut Jiaul, sembilan poin tersebut adalah langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan, agar demokrasi tetap terjaga dan rakyat kembali percaya pada lembaga negara.

BACA JUGA:Persib Bandung Pastikan Thom Haye Fit, Hasil Medis Bagus dan Berpotensi Debut di Stadion GBLA

“Kami tidak ingin rakyat kehilangan harapan. Pemerintah harus segera mendengar suara ini sebelum keadaan makin memburuk,” tukasnya. (oni)

Sumber: